Selasa, 08 November 2016

TKI Banyak Yang Bermasalah Akibat Kesalahan Tata Kelola

TKI Banyak Yang Bermasalah Akibat Kesalahan Tata Kelola

TKI Banyak Yang Bermasalah Akibat Kesalahan Tata Kelola - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terjadinya peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut tenaga kerja Indonesia di perairan Batam, Kepulauan Riau tidak terlepas akibat kesalahan tata kelola TKI.

"Kejadian kapal tenggelam, kemudian penyiksaan, pembunuhan dan lain-lain yang menimpa TKI, membuktikan bahwa kita salah dalam tata kelola TKI mulai rekrutmen hingga penempatan," kata Kepala Satuan Tugas Tata Kelola TKI KPK Asep Rahmat Suanda dalam Rakor Program Poros Sentra Layanan TKI Terintegrasi Daerah asal NTB di Mataram, Senin (7/11).

Ia menjelaskan, apa yang menimpa para TKI tersebut, faktanya mereka di kirim secara non prosedural, tidak melalui mekanisme aturan maupun izin, tidak mengikuti pelatihan. Sehingga, disebut ilegal.

"Karenanya, kedepan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ada warga NTB yang bekerja di luar negeri secara ilegal," tegasnya.

Karena itu, menurut dia, perlu adanya pemikiran yang sama antar seluruh pihak, baik pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, pemerintah provinsi dan kabupaten penyumbang TKI, Imigrasi, Kemenkum dan HAM, kepolisian dan perusahaan penempatan tenaga kerja untuk mencari formulasi bagaimana pelayanan yang ideal kepada para TKI.

"Masing-masing instansi memiliki tanggungjawab untuk memperbaiki tata kelola TKI. Karenanya kedepan tidak boleh ada lagi kejadian seperti itu," katanya.

Sementara Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja Soes Hindarno mengungkapkan pada awalnya para TKI tersebut legal, namun setelah berada di negara penempatan tidak cocok dengan majikan dan dipengaruhi pihak ketiga terus melarikan diri, sehingga menjadi ilegal.

Namun, tidak sedikit para TKI tersebut sedari awal sudah berangkat secara ilegal, tetapi saat semuanya TKI ilegal kemudian ingin pulang, ternyata tanpa dokumen, akhirnya mereka kerja sama dengan mafia agen untuk menyewa kapal.

"Jumlahnya kemarin ada 101 orang, 96 penumpang, tiga nakhoda dan awak kapal, dua bayi. Karena muatan berlebih, berangkat dari Malaysia ke Batam. Dari jumlah itu, yang meninggal 54 orang, selamat 39 orang (26-nya orang NTB)," jelasnya.

Untuk itu, kata dia, dalam mencegah TKI non prosedural, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar, salah satunya membentuk desa migran. Melibatkan aparat desa sebagai fungsi pengawasan.

"Tujuannya agar aparat desa yang tidak tahu menahu menjadi tahu warganya jadi TKI. Karena tidak dipungkiri, banyak aparat desa yang tidak tahu ada warganya yang berangkat menjadi TKI," imbuhnya.

Sebelumnya, kapal pengangkut TKI yang diduga ilegal dari Malaysia, tenggelam di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu dinihari akibat cuaca buruk. Dari sejumlah korban yang ditemukan selamat maupun meninggal dunia ternyata banyak berasal dari NTB. (bus/ant/skala)

0 komentar

Posting Komentar

close