Sabtu, 17 Desember 2016

UMK Ponorogo Rp1.388.000, Perusahaan "Aman-Aman" Saja


Berita Ponorogo - Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Ponorogo, Sumani, mengatakan UMK tahun 2017 telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur senilai Rp1.388.000 per bulan. Penetapan nilai UMK ini telah melalui berbagai prosedur pembahasan dengan pengusaha maupuan perwakilan serikat pekerja.

Sumani menuturkan kenaikan UMK senilai Rp1.388.000 itu wajib diterapkan seluruh perusahaan yang ada di Ponorogo mulai Januari 2017. Dinsosnakertrans Ponorogo juga telah melakukan sosialisasi mengenai kenaikan UMK tersebut kepada 60 perusahaan yang ada di Kota Reog.

“Di Ponorogo ada sekitar 600 perusahaan baik kecil, menengah, dan besar. Kami dua pekan lalu telah melakukan sosialisasi mengenai hal ini kepada mereka. Kami mengundang 60 perusahaan yang memiliki karyawan cukup banyak, seperti PCC dan beberapa dealer sepeda motor dan mobil,” jelas Sumani.

Sejak diadakan sosialisasi hingga sekarang sama sekali tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK itu.

Dengan ini diharapkan seluruh perusahaan bisa membayarkan upah sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi kesepakatan itu.

Meski demikian, petugas dari Dinsosnakertrans akan melakukan pemantauan pembayaran UMK pada Januari 2017.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan posko aduan bagi karyawan yang digaji tidak sesuai dengan UMK yang baru.

“Kalau ada karyawan yang tidak dibayar sesuai UMK yang baru bisa mengadukan hal itu ke posko aduan di kantor Dinsosnakertrans Ponorogo,” jelas Sumani.

Tapi jangan dipukul rata peraturan pembayaran UMK ini tidak berlaku bagi karyawan dan perusahaan yang memiliki perjanjian tersendiri.

Perusahaan yang memberikan fasilitas untuk tempat tinggal dan makan tidak bisa dituntut jika tidak membayarkan gaji sesuai UMK.

Hal ini karena bisa saja biaya fasilitas hidup dan makan tersebut ketika dikalkulasikan sudah sesuai UMK.

“Kami imbau kepada seluruh perusahaa untuk menaati peraturan dan bagi karyawan bisa lapor kepada petugas ketika gaji tidak sesuai aturan yang berlaku,” terang dia. [madiunpos]

0 komentar

Posting Komentar

close