Senin, 23 Januari 2017

48 Ribu Penduduk Ponorogo Tidak Punya Akta Kelahiran, Kok Bisa?


Berita Ponorogo - Total ada 48 ribu penduduk Ponorogo belum memiliki akta kelahiran. Ini dikarenakan warga sendiri kurang sadar pentingnya akta kelahiran. Angka tersebut masih perkiraan dan kemungkinan akan bertambah karena penduduk usia dewasa juga belum memilikinya.

Dispenduk Capil Ponorogo masih memfokuskan pengurusan akta pada warga wajib akta.

Retno Wulandari selaku Kepala Dispendukcapil Ponorogo menjelaskan berbagai kendala tentang banyaknya penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran.

Ada warga yang sengaja menunda pengurusan akta kelahiran karena merasa administrasi kependudukan tidaklah begitu penting.

Namun nyatanya setiap anak sekolah saat ini harus menyerahkan fotocopy akta kelahiran, apabila kedapatan belum punya akta maka akan diusahakan untuk membuat.

Selain itu pihak Dispendukcapil Ponorogo sendiri sudah melakukan jemput bola, yaitu berkoordinasi dengan bidan dan rumah sakit. Jadi bila ada kelahiran langsung segera dibuatkan akta.

"Program kami sudah jalan. Bahkan, sekarang sudah online untuk rumah sakit. Jadi otomatis langsung diterbitkan,’’ ungkap Retno

Meskipun begitu masih juga terkendala dengan tidak semua bidan bisa terkoneksi dengan Dispendukcapil Ponorogo.

Kondisi ini diperparah dengan orang tua yang menyepelekan kegunaan dari Akta Kelahiran.

Asal tahu saja setiap warga negara diakui oleh pemerintah dengan adanya akta kelahiran, serta akta kelahiran bisa juga digunakan untuk pembuatan identitas dokumen lain, misal ijazah.

Tidak sebatas itu saja akta kelahiran digunakan pencatatan perkawinan, ibadah haji, paspor, masuk PNS dan TNI/Polri, warisan, kepengurusan kematian dan perceraian.

"Sebenarnya akta itu jadi dasar data identitas diri. Jadi salah kalau menganggap tidak penting,’’ ujarnya.

Pihaknya bakal menerapkan program paket lengkap ke depan.
Mereka yang melakukan perubahan kartu keluarga (KK) baik penambahan maupun pengurangan bakal diterbitkan akta maupun surat kematian.

Mereka juga akan mendapat KTP baru sesuai perubahan.

Masyarakat yang hendak mengubah KK wajib menyertakan persyaratan pengajuan akta, surat kematian, maupun KTP.

Pengurusannya cukup dilakukan di kecamatan.

"Pengurusan dokumen identitas diri kini semakin mudah. Kami harap masyarakat aktif mengurusnya,’’ imbaunya.
sumber : radarmadiun

0 komentar

Posting Komentar

close