Jumat, 10 Maret 2017

Warga Ponorogo Masih Bayar BPJS Kesehatan Walaupun Sudah Meninggal Dunia


Berita BPJS Kesehatan Ponorogo - Entah bagaimana perasaan Ahmad Wiji (69) saat disodori tagihan iuran BPJS Kesehatan yang nunggak 13 bulan atas nama M Moehatim Hasan yang terdaftar sebagai peserta klas III BPJS Kesehatan Ponorogo.

Perlu diketahui bahwa Hasan sudah berstatus almarhumm, meninggal dunia pada Desember 2015.

Kematian Hasan juga sudah dilaporkan ke BPJS Kesehatan Ponorogo pada Januari 2016.

"Waktu itu saya sudah melapor ke BPJS" kata Ahmad Wiji pada (8/3).

Wiji menceritakan ketidak beresan itu berawal ketika dia mau cek kesehatan di salah satu Puskesmas Ponorogo Kota.

Pihak Puskesmas tempatnya berobat mengatakan BPJS Kesehatan miiknya belum dibayar. Padahal sampai sekarang ini Wiji membayar lewat autodebet salah satu bank.

Setelah dillakukan pengecekan ternyata bank ada gangguan.

Mau tidak mau Wiji mengurus langsung ke kantor BPJS. Betapa terkejut dirinya ketika tagihan yang tertunggak karena gangguan bank itu tagihannya dobel

Sempat eyel-eyelan dengan petugas BPJS Kesehatan kalau Hasan yang meninggal dunia sudah dilaporkan kematiannya pada pada Januari 2016 lalu.

Waktu itu Wiji menyerahkan berkas surat keterangan kematian dari kelurahan dan kartu peserta BPJS Kesehatan atas nama almarhum.

Tidak hanya itu Wiji pun melapor ke pihak bank akhir Desember 2015. Waktu itu dia langsung menerima tanda bukti laporan, dan tagihan dihentikan mulai Februari 2016.

"Tapi saat laporan di kantor BPJS Kesehatan dulu tidak dikasih tanda terima" terang Wiji.

Wiji tidak curiga waktu itu ketika petugas BPJS Kesehatan tidak memberi tanda terima karena tidak tahui mekanisme pelaporan pemutusan peserta.

Akhirnya Wiji mengalah dan membayar semua tagihan Rp 331.500.

Sebenarnya tidak keberatan dengan pembayaran sejumlah uang tersebut. Karena, semua itu juga karena kecerobohannya tidak meminta tanda terima ketika melaporkan pemberhentian peserta atas nama Hasan dulu.

"Nggak papa, tetap saya bayar. Tapi, saya berharap tidak ada lagi masyarakat yang mengalami hal sama" tuturnya.


Penjelasan Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Ponorogo


Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Ponorogo Ninik Pratiwi mengungkapkan untuk pemberhentian peserta karena meninggal dunia memang harus dilaporkan langsung ke kantornya.

Tidak ada biaya untuk pelaporan kematian. Namun, pihak keluarga wajib melunasi kekurangan tagihan peserta yang meninggal.

Lalu tanda pelunasan itu diserahkan ke petugas BPJS Kesehatan dengan dilampiri surat kematian dan kartu peserta.

"Setelah itu pasti kami nonaktifkan dalam aplikasinya" ungkapnya.

Namun terkait kasus Wiji tersebut, Ninik tidak tahu pasti.

Namun dia tidak menampik selama ini sering terjadi kasus serupa. Biasanya karena pihak keluarga lupa atau telat melaporkan kematian.

Selama ini, untuk peserta kelas III tidak diwajibkan untuk autodebet. Jadi pihaknya tidak tahu kalau pembayaran autodebet dihentikan karena kematian.

Soal pengakuan Wiji yang sudah lapor ke BPJS Kesehatan tapi tidak dikasih tanda terima, dia juga tidak tahu.

"Harusnya setiap transaksi ada tanda terima. Kami selalu wanti-wanti petugas bagian depan agar jangan sampai lupa itu,’’ ungkapnya.

sumber : radarmadiun


0 komentar

Posting Komentar

close